Skip to content

Dispenda Akan Ambil Pajak dari PKL

October 15, 2012
 BANJARMASIN, MK- Rumah makan tidak terkecuali Pedagang Kaki Lima (PKL) mulai kini tidak luput dari wajib bayar pajak kepada Pemkot Banjarmasin. Dan terhitung mulai 1 Oktober tadi, pajak mereka itu akan ditagih langsung para petugas Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Banjarmasin.
Kalau sebelumnya mungkin para pedagang menyetor retrebusi bertanda karcis yang diedarkan pihak kecamatan atau kelurahan. Mulai kini, semuanya sudah diambil alih Dispenda Kota Banjarmasin. Artinya yang lain tidak berhak lagi.
“Apabila bukan dari petugas kami, maka itu liar,” ujar Kepala Dispenda Kota Banjarmasin Drs H Khairil Anwar MSi, kepada wartawan, Senin (15/10).
Menurutnya, ketetapan ini sudah diketahui oleh para petugas baik dari pihak Kecamatan maupun dari Kelurahan. “Sekarang sosialisasi kemereka sedang dilakukan, termasuk pihak Kelurahan,” imbuhnya.
Dikatakan Khairil, pihaknya berharap, dengan ditegaskannya ketetapan itu, para PKL bisa memahami dan memantau langsung praktik penagihan yang ditujukan kepada mereka. Sehingga bila ditemukan petugas yang menagih, mereka bisa lebih selektif lagi dalam menyerahkan pajak dimaksud.
Sementara sambungnya, terkait rencana penugasan petugas khusus dari Dispenda yang akan menagih pajak bulanan sebesar 10 persen dari pendapatan para PKL minimal yang memiliki penghasilan sebesar Rp 1 juta perbulan, sedang dilakukan persiapan termasuk menyiapkan seragam khusus bagi petugas lapangan. “Petugas yang nagih pajak ini nantinya berseragam khusus, jadi bisa dikenali,” ucapnya.
Khairil menjelaskan, penarikan pajak bagi PKL tersebut sudah diatur dalam Perda Nomor 11 tahun 2011 tentang pajak PKL, menindak lanjuti ketetapan dari Undang-undang No 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah di mana memberikan kewenangan kepada daerah untuk melakukan pemungutan pajak dan reribusi daerah.
Dalam ketentuan perda tersebut jelasnya, pihaknya juga membebaskan penarikan retribusi sewa lapak terhadap PKL yang berpenghasilan dibawah Rp 1 Juta. PKL tersebut nantinya hanya dikenakan retribusi kebersihan dari dinas yang bersangkutan.
Selanjutanya, bagi PKL yang memiliki penghasilan diatas Rp 1 juta, diwajibkan untuk  mengisi SPTP (Surat Pemberitahuan Wajib Pajak).
Sebelumnya, mulai awal tahun 2012 tadi, Pemerintah Kota Banjarmasin melakukan penarikan pajak 10 persen terhadap ratusan warung kaki lima yang tersebar di pinggir jalan. (sukarli)
 

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: